Premanisme Merajalela di Negeri Kelelawar (8)

Jagad politik mana yang sepi dari pamrih dan ambisi kekuasaan? Kamus politik dari negeri mana pun, sudah pasti akan memberikan definisi kalau politik itu identik dengan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Akibat definisi politik yang semacam itu perilaku politik tak lebih dari suguhan permainan teater yang mendebarkan, sarat intrik dan konflik, hingga menimbulkan suspensi yang serba dadakan dan penuh kejutan. Demikian juga halnya dengan perilaku politik elite di jagad negeri Kelelawar.
Setelah kongkalingkong poros kebangsaan sukses menggusur Ki Gusra-gusru dari panggung kekuasaan dan berhasil mengantarkan Nyi Menik Sukagincu sebagai Ratu Kelelawar, tidak lantas berarti negeri berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa itu sepi dari aksi vandalisme dan kekerasan. Bahkan, kini ditengarai aksi-aksi kekerasan kian marak dan merajalela di seantero negeri. Yang lebih mencemaskan, premanisme tak hanya beraksi di jalanan, tetapi juga bermain di pos-pos birokrasi yang menjadi penentu kebijakan. Bupati/walikota, misalnya, ditengarai lebih banyak dijabat oleh mantan preman yang selama ini dikenal sangat getol dan fanatik dalam membesarkan partai politik yang diusung oleh Ny. Menik Sukagincu. Sebagai balas budi, mereka diberi kesempatan untuk menjadi penguasa di berbagai daerah. Situasi politik semacam itu, disadari atau tidak, telah menimbulkan situasi “chaos” terselubung. Rakyat negeri Kelelawar jadi resah dan merasa tidak nyaman.
“Kenapa sekarang ini preman jadi makin merajalela, ya, Kang?” tanya seekor kelelawar di sebuah sudut pasar.
“Bagaimana tidak kalau bupati kita sekarang ternyata juga seorang preman? Sampeyan tahu ndak? Sebelum jadi bupati, dia itu kan suka berjudi, main perempuan, dan jadi bandar sabung ayam,” sahut kelelawar bermata sipit.
“Ah, yang bener?”
“Alah, Sampeyan tuh yang ketinggalan zaman. Semua orang juga tahu!”
Pembicaraan mereka terhenti ketika tiba-tiba saja gerombolan kelelawar bertampang bringas dan kasar berkelebat di depan mata mereka. Dengan jelas, kedua kelelawar bertubuh kurus itu menyaksikan bagaimana segerombolan preman pasar itu beraksi. Dengan berlagak sok kuasa, para preman berbuat sewenang-wenang memeras para pedagang dan pemilik kios. Para pedagang kecil tak berdaya. Di bawah ancaman golok, belati, dan bau minuman keras, mereka dipaksa menguras pundi-pundi keuntungannya yang tidak seberapa itu untuk disetorkan kepada para preman sebagai upeti.
Ulah para preman tak hanya meresahkan para pedagang kecil. Mereka juga beraksi di toko, bus kota, terminal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Mereka terang-terangan melakukan perampokan di siang hari bolong, bahkan, mereka tak segan-segan menghabisi nyawa korban.
Para pemburu berita pun sudah merasa capek. Mereka jenuh mengangkat aksi para preman ke dalam headline berita. Sudah hampir dua bulan ini, berita-berita di koran, majalah, dan televisi selalu berlumuran darah segar. Entah, sudah berapa nyawa kelelawar yang telah menjadi tumbal kebiadaban para preman. Meskipun demikian, sejauh ini belum ada tanda-tanda dari aparat yang berwajib untuk menindak tegas ulah para preman yang sudah jelas-jelas meresahkan warga kelelawar. Di setiap sudut negeri kelelawar, langkah setiap penduduk seolah-olah selalu diawasi dan diintai oleh para preman. Rakyat negeri kelelawar benar-benar hidup dalam suasana tertekan.
Yang lebih memprihatinkan, ulah premanisme konon sudah merasuki gedung wakil rakyat negeri kelelawar yang terhormat. Meskipun bukan sebagai mayoritas tunggal, jumlah mereka terbilang cukup besar dan menguasai hampir semua lini yang ada di pos-pos wakil rakyat. Dalam menjalankan aksinya, konon mereka selalu berkonsultasi dan minta restu kepada Nyi Menik Sukagincu. Artinya, Nyi Menik Sukaginculah yang menjadi pengendali aksi premanisme di gedung wakil rakyat. Mereka yang tidak sepaham, tak segan-segan ditendang oleh kelelawar perempuan bertubuh tambun itu.
Dengan berbagai alasan konstitusi, para preman wakil rakyat begitu mudahnya menyetujui setiap produk undang-undang baru yang dirancang oleh Nyi Menik Sukagincu yang konon lebih menguntungkan masa depan partai yang selalu mengklaim diri sebagai partai wong cilik itu. Tentu saja, gelagat mereka yang kurang menguntungkan bagi kemajuan negeri kelelawar itu segera tercium oleh wakil rakyat dari parpol lain. Tak jarang terjadi rapat pleno diwarnai aksi walk-out, bahkan juga aksi debat kusir, lempar kursi, atau adu jotos. Jadilah suasana gedung wakil rakyat seperti menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak.
Situasi yang begitu memanjakan para preman, membuat para bupati/walikota ikut-ikutan membudayakan perilaku korup dalam birokrasinya. Untuk memuluskan langkah, mereka selalu membuat perjanjian di bawah tangan kepada para pelelang proyek. Jangan bermimpi menjadi penggarap proyek jika mereka tak mau setor upeti kepada sang penguasa daerah. Kondisi semacam ini membuat proyek berbiaya tinggi. Selain mencari untung, para pemenang tender di bawah tangan juga mesti setor upeti kepada pemberi proyek. Akibatnya, berbagai proyek yang digarap sering mangkrak. Proyek yang digarap pun asal jadi; jauh dari standar kualitas yang diharapkan.
Secara diam-diam, rakyat negeri kelelawar mulai muak dengan atmosfer premanisme yang begitu jelas tercium di berbagai sudut dan lini masyarakat. Banyak rakyat yang kehilangan harapan hidup. Namun, mereka tak sanggup berbuat apa-apa. Akankah hidup mereka terus dibayang-bayangi oleh rasa takut, cemas, dan tertekan akibat kebringasan dan kebiadaban para preman? Adakah tokoh dari negeri kelelawar yang sanggup menjadi bemper untuk memerangi aksi premanisme yang nyata-nyata telah mengusik rasa aman? ***