Undang-Undang Pornografi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Terkini (belum ditinjau)

Langsung ke: navigasi, cari

RUU APP menyulut kontroversi

Undang-Undang Pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008^[1].
Selama pembahasannya dan setelah diundangkan, UU ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat^[2]. Masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini^[3]. Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia^[4]. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Pornografi^[5].

Daftar isi

[sembunyikan]

• 1 Definisi dan Rancangan
• 2 Panitia khusus DPR
  • 2.1 Jadwal Pembahasan RUU Pornografi
  • 2.2 Disahkan menjadi Undang-undang
• 3 Kontroversi
  • 3.1 Penyeragaman budaya
  • 3.2 Menyudutkan perempuan
  • 3.3 Bentuk Totalitarianisme Negara
• 4 Peristiwa
  • 4.1 Gelar seribu tayub
  • 4.2 Karnaval budaya
  • 4.3 Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika
  • 4.4 Aksi sejuta umat
  • 4.5 Fatwa MUI
  • 4.6 Fadholy El Muhir diadukan ke polisi
  • 4.7 Pancasila Rumah Kita
• 5 Rujukan
• 6 Pranala luar